bisa dimana saja

Banyak cara yang dilakukan Bupati Bantaeng (H. M. Nurdin Abdullah) untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Salah satu kiat yang dilakukan memasuki tahun kedua masa jabatannya adalah dengan berkantor di kecamatan. Tahap awal, Nurdin Abdullah berkantor di Kecamatan Pa’jukukang. Sejak pukul 07.30 Wita, orang nomor satu di kabupaten berjuluk Butta Toa ini sudah ada di kantor tersebut. Untungnya Camat Pa’jukukang, Achmad dan jajarannya telah lebih awal hadir karena mendapat bocoran.

Tak lama kemudian para Kepala Desa se kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba tersebut berdatangan bersama para tokoh masyarakat yang tentu saja dihubungi via pesan singkat (SMS) atau pun karena panggilan lainnya. Saat audiens dengan sekitar lebih dari 10 orang, bupati kemudian beranjak ke teras kantor diikuti Camat dan para Kades serta tokoh masyarakat. Dialog pun dimulai dengan santai, masyarakat yang hadir juga bisa mengajukan pertanyaan. Bupati Bantaeng mengemukakan, sengaja berkantor di Kecamatan agar ada komunikasi yang intens antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, untuk mendengar informasi berbagai hal yang dialami masyarakat.

Pertemuan non formal dan tidak resmi ini dipercaya akan banyak mengungkap persoalan yang mengganjal di hati masyarakat, urainya. Dalam hal mengendus informasi tersebut, bupati juga aktif bersafari ke masjid-masjid baik melakukan Tarawih maupun shalat Subuh. Memang ada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan pertemuan sejenisnya di tingkat desa dan kecamatan, tapi apakah harapan masyarakat bisa terakomodir, jelas Nurdin dalam nada bertanya. Makanya, kami melakukan ini sebagai wadah sosialisasi sebab sudah banyak gerakan pembangunan yang kita lakukan, tapi apakah benar mayarakat bisa merasakan perkembangan tersebut, tandasnya.

Dari pertemuan di teras kantor Kecamatan Pa’jukukang terungkap sejumlah persoalan pertanian. Ada yang sawahnya kering dan berakibat petani enggan membayar pupuk ke kelompoknya, ada yang mengeluhkan masalah jalan, air bersih, listrik, tanah kuburan hingga masalah keamanan yan akhir-akhir ini dirasakan lebih longgar. Terbukti dengan adanya motor dan sapi warga yang diambil pencuri. Menyikapi hal tersebut, Bupati Bantaeng berjanji segera berkoordinasi dengan Kapolres Bantaeng. Khusus masalah air bersih, Direktur Utama PDAM (H. Abd. Azis) yang mendampingi bupati mengatakan, masalah air bersih di Kecamatan Pa’jukukang akan segera teratasi dengan segera dibangunnya Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru di Desa Barua.

IPA tersebut akan memanfaatkan aliran air dari Campaga. Setelah dijernihkan di IPA Barua, dialirkan melalui jaringan pipa sampai ke Bateballa. Pipa tersebut akan diteruskan ke Papan Loe dan diharapkan menjangkau Desa Baruga. Jika kelak pembangunan jaringannya selesai, masyarakat Pa’jukukang akan menikmati air bersih yang lebih baik dibanding air yang digunakan selama ini yang berasal dari Bonto-bonto yang elevasinya rendah.

Soal keluhan nelayan terhadap Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Birea yang tidak memiliki fasilitas lampu, bupati juga segera melakukan pembenahan, terlebih TPI tersebut selama ini digunakan nelayan berbagai daerah termasuk dari Galesong, Kabupaten Takalar. Dari pertemuan itu juga terungkap sejumlah potensi di kawasan TPI yang sudah tidak berfungsi. Potensi tersebut diantaranya pabrik tepung ikan dan pabrik es padahal, bila pabrik itu beroperasi, nelayan tak perlu ke Bulukumba membeli es, terang nelayan yang hadir di pertemuan tersebut. Tentang isu penggusuran rumput laut, Nurdin Abdullah mengatakan, tidak benar rumput laut akan digusur. Tidak mungkin kita menggusur rumput laut karena Bantaeng ditunjuk pusat sebagai sentra pengembangan rumput laut Indonesia. Pemda hanya ingin melakukan penataan. Bukan penggusuran, urainya.

Dalam penataan tersebut, botol-botol yang mengapung akan diganti dengan pelampung berwarna. Bahkan pada malam hari, pelampung tersebut menyala sehingga menambah keindahan laut. Pemda juga sedang mengupayakan bibit rumput laut berkualitas untuk menjamin kestabilan harga. Ia kemudian meminta Camat dan Kepala Desa agar segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa memfasilitasi kebutuhan nelayan. Seorang petani rumput laut juga meminta pola pendampingan seperti yang dilakukan pemerintah terhadap petani sawah. Ini penting sebab rumput laut memiliki kegunaan yang lebih banyak.